Simalungun,Hallosumut.com.
Di era globalisasi saat ini, ketahanan pangan menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan, terutama di daerah pedesaan. Salah satu strategi yang diambil adalah melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang fokus pada pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun, ada perdebatan yang muncul mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, yang dinilai mencekik leher bagi anggaran Nagori yang mencapai Rp 3.790.000.000,00 (kamis 07/08/2025)
Pasalnya kini AKSI DPC Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan. Kali ini, mereka melakukan kutipan sebesar 10 juta setiap Nagori untuk pelaksanaan pelatihan melalui SIGMA.
Pelatihan yang diadakan bertemakan “Ketahanan Pangan yang Sehat dan Aman serta Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes.” Kegiatan ini dimulai pada hari Minggu, 3 Agustus 2025. Dalam pelaksanaannya, AKSI DPC Simalungun bekerja sama dengan Sinergi Generasi Mandiri (SIGMA) yang beralamat di Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.
Pelatihan ini dibagi menjadi tujuh gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 6 Agustus 2025 dan telah selesai digelar. Peserta yang ikut dalam gelombang pertama berasal dari Kecamatan Bosar Maligas, Gunung Malela, Bandar, dan Bandar Masilam.
Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di surat undangan dengan kenyataan di lapangan. Dalam surat undangan nomor 09.2/DIKLAT-DESA/SIGMA/VII/2025 dinyatakan bahwa pelatihan akan menghadirkan lima narasumber. Namun, menurut salah satu peserta pelatihan dari Bandar Masilam pada Selasa (5/08/2025), hanya dua narasumber yang hadir selama kegiatan berlangsung. “Ia bg, hanya dua orang saja, semalam (hari Senin) satu orang dan sekarang satu orang,” ungkapnya.
Selain itu, waktu pelaksanaan pelatihan juga tidak sesuai dengan yang tertulis di surat undangan. Surat tersebut menyatakan pelatihan akan berlangsung selama empat hari tiga malam, namun kenyataannya, pelatihan hanya dilaksanakan selama dua hari tiga malam. Peserta memang datang pada hari Minggu, 3 Agustus 2025, namun mereka hanya check-in dan beristirahat di kamar. Pelatihan baru dimulai pada hari Senin dan Selasa, sementara pada hari Rabu, peserta langsung check-out tanpa ada sesi pelatihan lagi.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi Kabid Pemerintahan Nagori (PemNag), Ibu Boru Sitinjak, mengenai sumber dana pelatihan, ia menyatakan bahwa anggaran bimtek diambil dari Anggaran Dana Nagori (ADN) yang mungkin diambil dari pos perjalanan dinas. Namun lebih jelasnya, ia menyarankan agar hal ini ditanyakan langsung kepada Kabid BumNag karena itu merupakan bidang mereka. Sayangnya, saat awak media mencoba mengunjungi ruang bidang BumNag, tidak ditemukan satupun pegawai di dalam kantor.
Namun, meskipun tujuan dari kegiatan ini sangat mulia, ada keluhan mengenai biaya yang harus ditanggung. Sumber pembiayaan yang umumnya berasal dari Anggaran Dana Nagori (ADN) sering kali dianggap terlalu besar, sehingga memicu anggapan bahwa dana tersebut seolah-olah ‘mencekik leher’ pengelola Bumdes. Sebagian pihak beranggapan bahwa biaya yang fantastis ini tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, yang membuat mereka skeptis terhadap pelaksanaan bimtek.
Dalam situasi ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian. Transparansi dalam pengelolaan anggaran serta akuntabilitas dalam kegiatan bimtek perlu diperkuat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah juga bisa menjadi alternatif untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh ADN.
Akhirnya, untuk memastikan bahwa kegiatan bimtek dapat berjalan efektif tanpa membebani anggaran desa, diperlukan strategi yang lebih efisien dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa pengembangan ketahanan pangan dan Bumdes dapat tercapai tanpa merugikan keuangan desa, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.(J.sinaga)
