Simalungun,Hallo Sumut.com.
Sabtu,14/06/2025.
Pembukaan jalan tani di Nagori Parjalangan,dusun pamurpuran,kecamatan Dolok Masagal,kabupaten Simalungun telah menuai kontroversi yang cukup signifikan di kalangan masyarakat. Proyek ini, yang dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian daerah, ternyata terjerat isu-isu serius yang berkaitan dengan korupsi dan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Sementara ketika awak media mencoba menghubungi pangulu melalui panggilan seluler,namun gak berhasil walaupun dalam keadaan aktif, selanjutnya awak media langsung mengirimkan pesan singkat namun juga tidak berhasil karena sudah diblokir duluan.menanggapi hal ini kuat dugaan pembangunan jalan tersebut di duga anggarannya tidak sesuai RAB.
Tidak sampai di situ,awak media langsung menghubungi PTK guna menggali informasi pembukaan jalan tersebut.marga purba dengan agak bingung menjawab pertanyaan dari awak media,dimana awak media mempertanyakan berapa anggaran,dan sepanjang berapa meter?namun si purba menjawab 800m sampai 1 km dan anggaran kira² 40jt.Menanggapi hal ini awak media tambah curiga penggunaan dana tersebut di duga masuk kantong pribadi.
Salah satu alasan utama kontroversi ini adalah dugaan bahwa proyek pembukaan jalan tersebut tidak dilakukan secara transparan. Banyak warga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek ini telah disalahgunakan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru menguntungkan segelintir pihak. Hal ini menimbulkan kekecewaan di antara masyarakat yang berharap proyek ini dapat membawa manfaat bagi mereka.
Di samping itu, pelanggaran terhadap UU KIP juga menjadi sorotan. Menurut UU tersebut, setiap informasi terkait penggunaan anggaran publik harus tersedia untuk umum. Namun, banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai rincian dana dan proses pengadaan proyek ini. Ketidakjelasan ini memperburuk situasi dan membuat masyarakat merasa diabaikan dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Kontroversi ini tidak hanya menciptakan ketegangan antara pihak berwenang dan warga, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat menuntut agar ada pengawasan yang lebih ketat serta akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Mereka berharap agar pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan integritas agar proyek-proyek serupa di masa depan tidak mengalami masalah yang sama.
Dengan demikian, pembukaan jalan di Nagori Parjalangan bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, melainkan juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dalam menuntut hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan dalam pengelolaan sumber daya publik.(J.sng)
