Simalungun,Halllosumut.com.
Masyarakat di Nagori Panduman,kecamatan Raya Kahean,Kabupaten Simalungun,tepatnya jalan Bah hapung kini harus menanggung beban akibat keserakahan yang diduga dilakukan oleh seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Herdin Zulkifli saragih. (kamis,11/09/2025)
Jalan produksi yang menjadi urat nadi perekonomian warga, kini hancur lebur, disinyalir akibat aktivitas pengangkutan kayu gelondongan pribadi milik sang “mantan wakil rakyat” yang tak bertanggung jawab.
Bukan rahasia lagi, jalan ini menjadi satu-satunya akses vital bagi petani dan pekebun untuk mendistribusikan hasil jerih payah mereka. Namun, kondisi terkini sungguh memprihatinkan. Kubangan lumpur raksasa dan jejak roda truk berat menganga di sepanjang jalan, menjadikannya medan tempur bagi siapa saja yang nekat melintas. “Ini bukan lagi jalan, ini sungai lumpur!” keluh seorang warga dengan nada geram.
Kami susah payah bertani, tapi akses kami dihancurkan oleh oknum yang seharusnya melayani rakyat.”
Pemandangan truk-truk pengangkut kayu yang melintas di luar batas kapasitas jalan sudah menjadi pemandangan lumrah sebelum kerusakan parah ini terjadi.
Pertanyaan besar pun muncul: Mengapa seorang mantan pejabat publik, yang seharusnya menjadi teladan, justru bertindak semena-mena merugikan masyarakat luas demi keuntungan pribadi? Dan yang lebih mengkhawatirkan, mengapa tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang?
”Kami tahu siapa pelakunya, tapi seolah ada tembok tebal yang menghalangi kami untuk menuntut keadilan,” ujar warga lain, menyiratkan dugaan adanya ‘bekingan’ atau impunitas yang menyelimuti kasus ini.
Diamnya pemerintah daerah seolah mengamini praktik merugikan rakyat ini. Apakah janji-janji pembangunan hanya manis di lidah saat kampanye, sementara di lapangan, kepentingan segelintir elite tetap diutamakan?
Desakan perbaikan jalan dan penegakan hukum yang adil kini menjadi tuntutan utama warga. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum terus bungkam dan membiarkan ketidakadilan ini berlarut-larut, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin terkikis. Kapan keadilan akan berpihak pada rakyat kecil, dan kapan para ‘pemilik modal’ yang juga mantan pejabat ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya? Masyarakat menunggu jawaban, bukan sekadar janji kosong.(J.sinaga)
