Simalungun,Hallosumut.com.
Pembangunan pembukaan jalan tani di Nagori Raya Usang ,Kecamatan Dolok Masagal,Kabupaten Simalungun,tepatnya di dusun Bittang kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Masyarakat setempat menilai bahwa proses pembangunan tersebut tidak transparan dan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam konteks ini, ketiadaan papan informasi yang memperlihatkan detail proyek di kantor juga menambah rasa curiga warga terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan proyek tersebut.(Jum’at,18/07/2025)
Dari pantauan awak media Hallosumut.com di lapangan,beberapa warga yang namanya tidak mau difublikasikan mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadi di balik proyek jalan tani ini. Mereka mencurigai adanya praktik korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pangulu (kepala desa) setempat. Dugaan ini muncul karena kurangnya informasi yang dibagikan kepada masyarakat mengenai anggaran, sumber dana, serta proses pelaksanaannya.
Ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat, dan mereka mendesak agar bupati bersikap tegas terhadap pangulu Raya Usang.(Jonra purba) Tindakan tegas ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan warga terhadap pemerintah serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan untuk mengejar keuntungan pribadi.
Seharusnya, setiap langkah pembangunan publik harus didasari oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Papan informasi adalah salah satu alat komunikasi yang penting untuk memberitahu masyarakat tentang proyek yang sedang dikerjakan. Dengan adanya papan tersebut, masyarakat bisa lebih mudah memantau dan memberikan masukan atau kritik apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai.
Dalam kesimpulan, pembangunan jalan tani di Nagori Raya Usang seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan petani. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, proyek ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan serta merugikan citra pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan daerah perlu segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa semua aspek pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.(Team)
